Ojek Daring Dilarang Oleh Menhub, Dibela Oleh Presiden

Pagi ini netizen Indonesia dihebohkan dengan beredarnya surat dari Kementerian Perhubungan yang isinya melarang beroperasinya usaha angkutan umum berbasis daring sebab berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, usaha tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Pada poin pertama surat tersebut disebutkan bahwa keberadaan jenis usaha ini telah menimbulkan keresahan terutama di kalangan operator angkutan umum.
isi-lengkap-surat-pemberitahuan-larangan-gojek

Surat Keputusan Menhub yang Melarang Ojek Daring Beroperasi

Sebagai sedikit perbandingan, Uber di Jerman dilarang beroperasi oleh pengadilan setempat di Frankfurt karena supir Uber tidak memiliki izin . Akibat larangan ini, Uber menghentikan kegiatannya di tiga kota yaitu Frankfurt, Hamburg, dan Dusseldorf sehingga hanya menyisakan Berlin dan Munich sebagai tempat Uber beroperasi. Denda yang dibebankan untuk setiap pelanggaran tidak tanggung-tanggung, mencapai $270.000 atau sekitar 3,8 milyar Rupiah. Gugatan terhadap Uber diajukan oleh kelompok  operator taksi bernama Taxi Deustchland dengan layanan UberPop sebagai pihak tergugat.

 

Di Perancis, dua pimpinan Uber yaitu Thibaud Simphal dan Pierre-Dimitri Gore-Coty ditahan oleh yang berwajib dengan tuduhan menjalankan bisnis taksi ilegal. Di kota Paris bahkan sampai terjadi protes yang berujung kerusuhan yang melibatkan sedikitnya 2800 supir taksi konvensional kota Paris.

 

Di Indonesia, memang bukan Uber yang menjadi fokus utama perdebatan melainkan ojek daring yang untuk saat ini masih dikuasai oleh Gojek. Permasalahan buruknya sistem transportasi yang mewujud dalam kemacetan sehari-hari di beberapa kota besar memang membuat masyarakat merasa membutuhkan solusi yang lebih bersifat instan. Kehadiran Gojek di Jakarta khususnya, oleh beberapa kalangan dinilai cukup bisa mengurangi kemacetan, setidaknya dalam paragraf pembuka petisi yang hari ini diluncurkan untuk memaksa pemerintah dalam hal ini Kemenhub meninjau ulang keputusannya. Meskipun demikian, Gojek tetap berkontribusi juga untuk menjadi penyebab kemacetan dengan mangkal di trotoar lazimnya ojek konvensional.

 

Dalam keterangannya, Frico selaku pembuat petisi berargumen bahwa jika pemerintah melarang beroperasinya ojek daring dengan alasan tidak memenuhi kriteria sebagai angkutan umum maka ojek konvensional bahkan seharusnya sejak awal dilarang beroperasi. Sebab seperti tercantum dalam peraturan pemerintah, angkutan umum adalah yang beroda tiga atau lebih.

 

Tidak perlu waktu lama, kelas menengah kembali menunjukkan tajinya dengan menghimpun 15927 tanda tangan sampai waktu tulisan ini dibuat sekitar jam 15.

 

Kapolri ikut berkomentar dengan mengatakan bahwa sebenarnya Kepolisian telah mendapatkan permintaan dari Kemenhub untuk menertibkan ojek daring semenjak dua bulan yang lalu. Namun, keberadaan ojek daring ini dilihat Kapolri sebagai sebuah kebutuhan masyarakat yang dengan demikian tidak bisa ditertibkan atau bahkan dilarang begitu saja. Perlu diberikan alternatif jika memang ojek daring dilarang untuk beroperasi.

 

Badan Perlindung Konsumen Nasional (BPKN) melalui salah seorang anggotanya Dr David Tobing ikut mengomentari bahwa ojek telah diatur dan legal berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 tahun 2009 dalam lampiran Nomor 49424. BPKN menambahkan sejak adanya kerjasama pengojek dengan perusahaan penyelenggar jaringan semakin banyak konsumen yang terbantu.

 

Berkat cepatnya berita ini naik di media daring, Presiden Jokowi melalui akun Twitternya melontarkan kicauan yang mengatakan bahwa dia akan segera memanggil Menhub Ignasius Jonan. Menurut akun tersebut, seharusnya peraturan dikelola supaya tidak justru menyusahkan rakyat.

 

Tak pelak, Jokowi langsung mendapatkan sanjungan dengan kecepatannya mengambil sikap untuk menanggapi perbincangan yang hangat di masyarakat dunia maya Indonesia. Kicauan tersebut diretweet 8300 kali dan dilike oleh sedikitnya 3300 akun. Jokowi bahkan dibuatkan meme yang menggambarkan sang Presiden mengenakan seragam salah satu ojek daring. Secara tidak langsung Presiden ikut membantu memasarkan ojek daring ke seluruh nusantara.

 

Puncaknya adalah ketika kemudian Menteri Perhubungan memutuskan untuk mencabut larangan tersebut. Pelarangan ini juga sedikit menunjukkan kelemahan dalam kerjasama antara Presiden dengan bawahannya. Beberapa bulan silam, saat Presiden berkunjung ke Amerika Serikat, CEO Gojek ikut dalam rombongan untuk mempresentasikan produknya ke hadapan investor asing. Jika Presiden saja mendukung keberadaan ojek daring, lalu kenapa Menhub justru melarang?

 

Nawir

Seorang pembaca buku, pecinta alam semesta, penyuka filsafat, penonton film.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

1 Response

  1. Permasalahan angkutan umum dari kendaraan pribadi melalui aplikasi online ini memang makin rumit, semoga segera ditemukan solusi terbaik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>