Cara Beroperasi Taksi Uber Yang Menyebabkan Supir Mereka Ditangkap

Taksi Uber

Setelah sekian lama tidak terdengar kabarnya, Taksi Uber kembali menuai kontroversi. Tak tanggung-tanggung, 5 supir Taksi Uber dijebak dengan cara dipesan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya, untuk kemudian supirnya ditangkap dan disita mobilnya. Hal ini merupakan buntut dari perseteruan Taksi Uber dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Apa Kesalahan Taksi Uber?

Sebelum ini, kami telah beberapa kali membahas tentang bentuk operasi Taksi Uber di Dunia, dan di Indonesia. Pembaca bisa melihatnya di artikel-artikel berikut:

Taksi Uber Dianggap Bermasalah di Puluhan Kota di Seluruh Dunia

Mengkritisi Pernyataan Taksi Uber Menjelang Pertemuan Dengan Ahok

Uber Adalah Perusahaan Teknologi, Bukan Taksi !

Uber Tidak Akan Sukses di Indonesia, Kecuali Bila …

Pada intinya, kesalahan utama Taksi Uber adalah keengganan mereka untuk memenuhi syarat-syarat layaknya layanan taksi biasa. Salah satu contohnya adalah, Taksi Uber tidak rela mengganti plat nomor kendaraan-kendaraan mereka dengan plat kuning, seperti layaknya kendaraan umum yang lain. Tak hanya di Indonesia, Taksi Uber juga menerapkan kebijakan yang sama di seluruh dunia, karena itu masalah serupa pun juga mereka alami di negara-negara lain, termasuk di negara asal mereka, Amerika Serikat.

Uber Taxi

Taksi Uber ‘keukeuh’ mempertahankan prinsip tersebut, karena mereka beranggapan kalau penggunaan plat kuning dan aturan-aturan lokal yang harus mereka penuhi akan mengurangi nilai pelayanan mereka yang mengandalkan pengalaman berkendara kelas atas. Mereka tidak sekedar menjual jasa transportasi, tapi juga keamanan, kenyamanan, dan gengsi berkendara yang tidak didapatkan jika kita memesan taksi biasa. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan mobil-mobil mewah dalam operasional mereka, seperti Aston Martin, Mercedes-Benz, dan lain-lain.

Taksi Uber : Kami Tidak Melakukan Pelanggaran

Terkait kasus ini, perwakilan Uber untuk wilayah India dan Asia Selatan, Karun Arya, menyatakan kalau ia masih menyelidiki tentang kasus tersebut. Dalam sebuah postingan di blog resmi Uber, Karun mengatakan kalau Uber sama sekali tidak melakukan pelanggaran apa pun. Menurutnya, Uber tidak perlu mengikuti aturan-aturan yang berlaku untuk transportasi umum karena Uber memang bukan transportasi umum. Uber hanyalah penghubung antara masyarakat dengan perusahaan penyewaan mobil yang resmi dan mempunyai izin, sehingga salah jika Uber disebut sebagai Taksi.

Uber 4

Karun juga menambahkan kalau layanan Uber merupakan solusi yang terbaik dan teraman untuk masalah transportasi di Jakarta yang penuh dengan kemacetan. Para pengguna Uber tidak perlu khawatir karena dalam setiap pemesanan Uber, karena pengguna bisa mengetahui dan merekam dengan jelas wajah pengemudi, plat nomor, dan jenis mobil yang digunakan. Informasi ini bahkan bisa dibagikan kepada orang lain yang kita tentukan agar mereka bisa mengetahui apabila ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi kepada kita. Supir Uber yang berperilaku buruk juga bisa dilihat dari review yang diberikan oleh para pengguna lain. Dengan begitu, diharapkan seluruh pengguna Uber bisa merasakan pengalaman berkendara yang aman dan menyenangkan, sesuai prinsip Uber.

Solusi yang Bisa Dilakukan Uber Agar Bisa Beroperasi

Sejauh ini, Uber baru beroperasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta baru memulai perekrutan pengemudi untuk bisa beroperasi di Bali. Mereka terlihat serius untuk bisa beroperasi di Indonesia, karena itu mereka harus menemukan solusi terbaik agar tidak lagi terjadi perselisihan dengan pemerintah-pemerintah lokal di Indonesia.

Cara pertama yang bisa mereka lakukan adalah dengan menerangkan dengan jelas konsep bisnis mereka kepada pemerintah setempat. Isu ini sudah berhembus sejak tahun 2014 yang lalu, maka seharusnya banyak sekali kesempatan di mana Uber dan Pemerintah bisa berdiskusi demi mencari solusi terbaik.

GrabCar

Sebelumnya, layanan GrabCar, yang merupakan salah satu layanan dari aplikasi GrabTaxi, sudah berhasil mengantungi izin dari pemerintah Bali. Padahal GrabCar ini menerapkan cara yang sama dengan yang dilakukan Uber, koq bisa? Menurut Kiki Rizki, Head of Marketing GrabTaxi, mereka bisa mendapatkan izin karena menggunakan sistem point-to-point, alias pengguna harus menentukan terlebih dahulu lokasi awal dan lokasi tujuan sebelum bertransaksi. Sistem ini merupakan cara yang biasa digunakan oleh perusahaan penyewaan mobil, dan merupakan sistem yang legal. Sistem lain yang bisa digunakan adalah sistem penyewaan dengan tarif yang dihitung berdasarkan waktu penyewaan mobil. Dua alternatif sistem di atas bisa digunakan oleh Uber untuk mengganti sistem argo (biaya perjalanan mulai dihitung ketika penumpang masuk, dan berhenti dihitung ketika penumpang keluar) yang selama ini mereka terapkan.

Cara kedua yang bisa dilakukan oleh Uber adalah dengan mengadopsi layanan lain yang diberikan oleh GrabTaxi, yaitu bekerjasama dengan perusahaan taksi lokal agar pengguna bisa memesannya dengan aplikasi smartphone secara online. Namun untuk cara kedua ini, Uber harus rela mengganti plat nomor kendaraan mereka dengan plat kuning, layaknya taksi-taksi biasa.

Kini semua tergantung pada Uber, apakah mereka akan berusaha melegalkan operasional mereka di Indonesia, atau tetap berusaha mempertahankan cara beroperasi mereka saat ini walaupun harus menabrak peraturan-peraturan pemerintah setempat. Apapun solusi yang dipilih oleh Uber, semoga hal tersebut bisa berdampak positif kepada para pengguna mereka, dan kepada sistem transportasi di Indonesia.

adityahadi

Editor of Aitinesia.com. A Kaskus' Enthusiast who have to read in order to continue his life.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookLinkedInPinterestGoogle Plus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>