Aplikasi Cek KTP, Memberikan Rasa Aman atau Malah Sebaliknya?

Tampilan Cek KTP yang sederhana sedang menampilkan data pribadi Presiden Joko Widodo






Perlindungan terhadap data pribadi dari masyarakat kembali dipertanyakan. Setelah sebelumnya kami mengangkat isu tentang keamanan data pribadi dari pengguna aplikasi Gojek yang disalahgunakan oleh beberapa oknum supir mereka, sekarang kami menemukan aplikasi lain yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

 

Aplikasi ini bernama Cek KTP. Aplikasinya sederhana saja, pengguna cukup memasukkan deretan angka yang merupakan Nomor Induk Kependudukan atau biasa disingkat NIK. Jika seseorang cukup iseng, dia bisa saja sembarang memasukkan angka berupa kode propinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan, tanggal lahir (perempuan ditambah 40), bulan lahir, tahun lahir, dan 4 angka terakhir nomor urut pembuatan ktp orang yang terdaftar lahir pada tanggal tersebut.

Aplikasi yang dibuat oleh Mychael Go ini mendapatkan tanggapan yang positif dari sejumlah review orang-orang yang telah menggunakan aplikasi ini. Sampai saat ini tercatat Cek KTP telah diunduh 10 ribu kali dan mendapatkan rating 4.3 dari 634 pengguna.

 

Berdasarkan komentar dari Mychael Go menanggapi salah satu review di laman PlayStore, Cek KTP diharapkan bermanfaat untuk mengurangi penipuan.

 

Beberapa tanggapan positif dari penggunanya antara lain:

 

“Helpfull banget. Untuk para agan penjual pulsa atau counter. Aplikasi ini berguna sekali untuk aktivasi perdana” – Hery Sandy

 

“Awesome. Baru tau ada app ini, berguna banget buat transaksi online.” – Alto Doresi

 

“Langsung bisa dicek dan sesuai ktp…amazing. ” – Bowo Prabowo

 

” Berguna banget. Berguna banget aplikasi ini, terutama untuk saya yang kerja di jasa keuangan.” – I Gst Ngurah Eka Supartha

Komentar dari pengguna-pengguna yang puas

 

Sebagian yang lain ikut memberikan saran apa saja fitur-fitur yang perlu untuk ditambahkan seperti penggabungan dengan NFC Reader, penambahan opsi tanggal lahir, penambahan attachment foto, pengecekan data bpkb mobil atau motor, dan update database.

 

Nah, database ini yang menjadi salah satu pertanyaan. Dari mana Mychael Go mendapatkan database NIK seluruh penduduk Indonesia ini? Tim kami sendiri sudah mencoba dan hasil yang muncul memang persis sama dengan keterangan yang tertera di KTP milik tim Aitinesia.

 

Selidik punya selidik, diduga database NIK ini diambil dari data pemilih tetap pilpres yang ada di situs milik KPU Pusat. Model pencariannya pun sama persis, pengguna situs cukup memasukkan data NIK ke kolom yang tersedia kemudian tekan tombol enter dan muncullah semua informasi yang terkait data si pemilik NIK yang bersangkutan. Di kolom review aplikasi Cek KTP, beberapa pengguna bertanya dari mana database ini berasal namun pembuat tidak memberikan jawaban yang memuaskan.

 

Salah satu komentar yang mengritik Cek KTP

 

Pertanyaan selanjutnya yang mengemuka adalah bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban pemerintah dalam hal perlindungan informasi yang sifatnya rahasia seperti ini?

 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada yang khusus mengatur mengenai hal ini secara khusus dalam satu undang-undang.

Mengutip tulisan di sebuah blog, peraturan yang mengaturnya masih terpisah-pisah dan masih bersifat umum saja.

Peraturannya antara lain ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”).

 

Berdasarkan Pasal 84 UU Adminduk, data pribadi seperti NIK, nomor KK, tanggal/bulan/tahun lahir termasuk data yang harus dilindungi. Bentuk penyalahgunaan data pribadi tersebut terjadi jika ada pemanfaatan yang berbeda dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan dari saat data dikumpulkan. Hal ini diatur oleh Pasal 26 ayat (1) UU ITE.

 

Data NIK yang dikumpulkan oleh KPU pada awalnya digunakan untuk mendata para pemilih saat akan melangsungkan pemilu, ketika data ini begitu mudahnya diakses oleh sembarang orang, apa ini bukan merupakan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi yang sifatnya rahasia?

Niat dari pembuat memang baik, untuk mencegah penipuan, namun tanpa disadari hal ini justru membuka lubang yang lebih besar bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk masuk memanfaatkan informasi ini demi kepentingan mereka seperti misalnya pembuatan KTP palsu, pola penyedotan pulsa, pelanggan yang tidak bisa unreg konten, dan lain sebagainya.

 

Sebagai informasi tambahan, masalah perlindungan data pribadi ini sempat menjadi pembicaraan hangat di media luar negeri ketika Edward Snowden membocorkan informasi yang menunjukkan bahwa salah satu badan keamanan Amerika Serikat bekerja sama dengan beberapa perusahaan telekomunikasi untuk memata-matai warga negara mereka. Kejadian ini memancing perdebatan yang di antaranya mencari titik temu antara keamanan negara dan informasi pribadi.

 

Nawir

Seorang pembaca buku, pecinta alam semesta, penyuka filsafat, penonton film.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebook

1 Response

  1. Mychael Go says:

    Banyak yang terbantu kok dengan aplikasi ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>